Fungsi dan Praktik Bidan

Peraturan dan Perundang-undangan yang Melandasi Tugas, Fungsi dan Praktik Bidan

Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur tentang pelayanan mendik dan sarana mendik. Perumusan Hukum kesehatan mengandung pokok-pokok pengertian sebagai berikut : Kesehatan menurut WHO, adalah keadaan yang meliputu kesehatan badan, jiwa dan sosial, bukan hanya keaadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Adapun istilah kesehatan dalam undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun1992 adalah...

Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi Bidan

Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi Bidan

Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi : 1. Kepmenkes RI no. 554/Menkes/Per XII/1982. Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis. 2. Peraturan Pemerintah Ni. 1 Tahun 1988 BabV Pasal 11. Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan...

Peran Bidan sebagai Pengelola

Peran Bidan sebagai Pengelola

1. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat / klien. a. Bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menigkatkan dan mengembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. b. Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian...

Aspek Legal Dan Legislasi Dalam Pelayanan Kebidanan

Aspek Legal Dan Legislasi Dalam Pelayanan Kebidanan

A. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia 1. UUD 1994 Amat dan pesan mendasar dari UUD 1945 adalah upaya pembanguna nasional yaitu pembangunan disegala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. 2. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Tujuan dari Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup...

Legislasi Pelayanan Kebidanan

Legislasi Pelayanan Kebidanan

Peran legislasi adalah : Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional Bidan dikatakan profesional, memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut : Mandiri Peningkatan Kompetensi Praktek berdasarkan evidence based Penggunaan berbagai sumber informasi Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungan sebagai pengguna...

Disiplin dalam SPK (Standar Pelayanan Kebidanan)

Rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53). Manfaat Standar Pelayanan Kebidanan : Standar pelayanan berguna dalam penerapan norma tingkat...

Komunikasi Baik Terhadap Pasien Perempuan

Komunikasi Baik Terhadap Pasien Perempuan

Untuk dapat berkomunikasi yang baik dengan pasien perempuan, seorang petugas kesehatan hendaknya menyadari bahwa seorang perempuan bukan sekedar seonggok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta organ-organ reproduksi, tetapi juga hati nurani dan akal pikirannya. Ia adalah manusia dengan seluruh eksistensinya bahkan kita harus respek (hormat). Dalam waktu yang sangat panjang makhluk Tuhan berjenis kelamin perempuan ini dipandang oleh banyak...